Biaya Jasa pengacara sengketa tanah Jalur Hukum
APA ITU SENGKETA TANAH
Sebelum membahas Biaya Pengacara Sengketa Tanah tau property, sebaiknya kita mengetahui pengertian atau apa itu sengketa tanah. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau grup yang masing-masing mendapatkan hak obyek yang sama, yaitu tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang ada dibatas tanah yang bersengketa.
PERATURAN MENTRI MENGENAI SENGKETA TANAH
Mengenai sengketa tanah, terdapat peraturan terpaut kasus tentang pertanahan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Permen Agraria 11/2016.
Dalam peraturan tersebut, yang termasuk dengan perkara pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pertanahan.
Maka, kasus sengketa tanah digolongkan menjadi 3, sebagai berikut:
1. Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
3. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Jika kasus yang Anda hadapi belum disampaikan ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:
• Inisiatif dari kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau
• Pengaduan masyarakat
Lalu, jika saat ini Anda tengah tersangkut kasus sengketa tanah, inilah langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan, dikutip dari laman bpn.go.id;
Biaya Pengacara Sengketa Tanah
Tarif menggunakan jasa konsultan hukum sengketa tanah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk gaji para pegawai yang bekerja di kantor pengacara, biaya operasional, transportasi, waktu yang digunakan oleh lawyer, dan sebagainya.
Tarif jasa konsultan hukum terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut biaya pengacara sengketa tanah :
- Lawyer fee, yang biasanya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.
- Operational fee, yang dikeluarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh lawyer.
- Success fee, dengan persentase yang ditetapkan dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. Success fee dibayarkan oleh klien apabila lawyer dapat memenangkan perkaranya. Namun, jika tidak berhasil dalam persidangan, maka pengacara tidak memperoleh success fee.
Seperti diuraikan di atas, salah satu factor yang yang menjadi patokan biaya konsultan hukum adalah lokasi atau kota. Di kota-kota kecil seperti Sukabumi misalnya, fee advokat ligitasi untuk kasus kecil berada di kisaran Rp4 juta sampai Rp6 juta. Sementara, kasus yang sama di kota-kota besar sekelas Jakarta, fee konsultan hukum bisa mencapai angka Rp15 juta.
BIAYA JASA PENGACARA SENGKETA TANAH
Untuk mengatasi sengketa tanah, sebaiknya Anda wajib menggunakan jasa lawyer sengketa tanah yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Untuk biaya lawyer itu tergantung dari kerumitan permasalahannya mengingat pemasalahan tanah itu macam-macam rupanya
Penyelesaian kasus sengketa tanah tidak hanya melalui jalur Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, namun kadang juga ditambah dengan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN.
Oleh karena itu konsultan hukum kasus pertanahan harus ahli tidak hanya dibidang perdata saja, akan tetapi juga harus ahli dibidang Hukum Administrasi Negara atau bahkan Tata Negara, karena sengketa tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.
Sebagai Pengacara advokat dan konsultan hukum berdedikasi untuk memberikan kontribusi kami di bidang hukum, beberapa bidang yang kami jalani seperti : hukum pidana,hukum perdata,hukum pertanahan,hukum perburuhan, hukum keluarga : gugatan cerai / perceraian, permasalahan harta gono-gini, wali asuh anak, bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya.
HAL-HAL PENTING MENGENAI SENGKETA TANAH DAN DAN BIAYA
A. Pelayanan pengaduan dan informasi perkara
- Aduan diajukan lewat loket pengaduan.
- Pencatatan terhadap laporan yang diterima.
- Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
Informasi rahasia: Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang membutuhkan.
B.Pengkajian Kasus
- Untuk mengetahui faktor penyebab.
- mengkaji data yang ada.
- Menyusun suatu saran penyelesaian kasus.
C.Penanganan Kasus
Penindakan terhadap kasus pertanahan yang dilaporkan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan langkah-langkah:
- Pengolahan data laporan, pengecekan lapangan/koordinasi/investigasi.
- Penyelenggaraan gelar kasus/menyusun berita acara.
- Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
- Pengawasan dan peni;aian terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilakukan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.
D.Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi dua yaitu :
- Penyelesaian menggunakan jalur hukum atau pengadilan.
- Penyelesaian melalui proses mediasi.
Sedangkan untuk layanan pengelolaan pengaduan pertanahan, Anda bisa mendatangi langsung kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
